Berita  

Uca Somatri : Pihak sekolah di larang untuk melakuakn pungutan ,apapun alasan nya

 

Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan kabuapten Kuningan Drs. H. UCA SOMANTRI, M.Si

KuninganAksi.com – Dugaan Pungutan yang terjadi di satuan pendidikan Kabupaten Kuningan masih saja di lakukan oleh pihak sekolah dengan dalih hasil musyawarah mupakat dengan pihak Komite dan masyarakat.

Sementara Aturan tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan di atas diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 44 Tahun 2012.

Di lansir ombudsman.go.id, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pungutan di sekolah melalui Peraturan Mendikbud No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar.

Pungutan dalam peraturan tersebut adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan .

Sementara Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorang atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

Menurut Uca Somantri Kepala dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan saat di minta tanggapan nya melalui aplikasi WatshApp pada rabu 06/09/2023 terkait dengan hal tersebut menegaskan bahwa pihak nya selalu melakukan sosialisasi kepada semua satuan pendidikan terutama sekolah untuk tidak melakuakan pungutan terhadap orang tua siswa/wali murid.

“Kami selalu mengingatkan kepada semua sekolah untuk tidak melakukan pungutan apalagi pungutan untuk kegiatan kegiatan di sekolah,kami selalu wanti wanti”Ungkapnya

Ditambahkan Uca,saat pihaknya mendengar ada informasi terkait dengan hal tersebut akan segera di telusuri dan di tindaklanjuti .