Berita  

Penguatan Kewenangan Kepala Daerah Dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengelolaan Data Kemiskinan Terpadu

Kuninganaksi – Dr Deni Hamdani, S.Sos.,MSi selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat 1 angkatan LVIII di Pusat Pelatihan ASN Corporate University, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta Pusat.

Setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran melalui skema Blender Learning (perpaduan klasikal dan virtual) yang dilanjutkan tahap pembangunan komitmen bersama, Rabu (20/09/2023), dilangsungkan Seminar Rancangan Proyek Perubahan, dimana Bupati Kuningan, H. Acep Purnama SH MH bertindak langsung sebagai mentor pada Pelalatihan Kepemimpinan dan Manajerial ASN tingkat tertinggi tersebut.

Adapun aksi perubahan yang di ambil oleh Deni Hamdani pada PKN Tingkat 1 tersebut berjudul “Penguatan Kewenangan Kepala Daerah Dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengelolaan Data Kemiskinan Terpadu”.

Dalam paparannya, Deni menyebutkan bahwa aksi perubahan ini berangkat dari Kekhawatirannya melihat banyak sekali program penanggulangan kemiskinan yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat namun belum menurunkan kemiskinan secara signifikan.

“Hasil pengamatan dan pengalaman kami di lapangan bahwa kemiskinan itu disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya belum terbangunnya satu sistem pengelolaan data kemiskinan terintegrasi yang dimulai dari tingkat terbawah hingga ke atas” tutur Deni.

Menurutnya, ada 5 pengampu data yang menangani kemiskinan, yaitu BPS, Bappenas, TNP2K, BKKBN dan Kementerian Sosial, yang memililiki indikator dan variabel kemiskinan yang berbeda serta jumlah yang berbeda juga.

“Untuk itu melalui Aksi Perubahan ini saya memunculkan gagasan Pengelolaan Data Kemiskinan Terpadu (PKDT) dimana isinya berisi data dan gambaran tentang situasi kondisi kemiskinan dan status sosial warga masyarakat yang sudah melalui tahapan verifikasi dan validasi yang dilakukan secara periodik dari berbagai tingkatan, yang dapat dimanfaatkan dan diintegrasikan serta terkoneksi secara real time oleh pemangku kepentingan, mulai dari tingkat terbawah (Desa/Kecamatan/Kabupaten) hingga tingkat atas (Provinsi dan Pemerintah Pusat) ” ujar Deni.

Lebih lanjut dirinya berharap, adanya aksi perubahan ini secara jangka pendek dapat mengatur kesefahaman diantara pemangku kepentingan sehingga menjadi basis data dan pedoman Program penanggulangan kemiskinan. Dan pada jangka panjangnya, aksi perubahan ini dapat memberikan kewenangan Kepala Daerah untuk mengelola dan menetapkan warga yang masuk kategori miskin.

“Sehingga ke depan, penanggulangan Kemiskinan dapat tertangani secara maksimal karena adanya kesamaan data” Tutup Deni.

Selepas pemaparan, Bupati Acep selaku mentor menyampaikan dukungan dan apresiasinya kepada Deni atas aksi perubahan yang akan dilakukannya pada PKN tingkat 1 ini.

“Akar permasalahannya adalah di data. Terkadang juga banyak sekali program pemerintah pusat yang kita tidak tahu, tiba-tiba saja sudah berjalan melalui kantor Pos kepada masyarakat yang sebenarnya tidak masuk data KPM” Imbuh Acep.

Untuk itu dirinya berharap, aksi perubahan ini dapat terlaksana dengan baik, tidak hanya pada pelaksanaan PKN saja, tetapi implikasinya dapat terasa secara berkesinambungan melalui program jangka panjang.

“Sehingga tersajinya data Kemiskinan yang terintegrasi, adaptif dan terkoneksi mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat yang datanya secara real time dapat dimanfaatkan oleh seluruh stake holder pusat dan daerah untuk berbagai perencanaan pembangunan termasuk penanggulangan kemiskinan” Tutup Acep.

Adapun untuk diketahui bersama, bahwa Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I adalah Pelatihan Manajerial ASN paling tinggi yang dilakukan untuk pengembangan kompetensi manajerial JPT Madya