Berita  

Kuasa Hukum Dishub Kuningan angkat bicara terkait dengan Mega proyek Kuningan caang

KuninganAksi.com – Paca pemberitaan di salah satu media online yang menyebut Dishub Kuningan tidak Becus Kerja akhirnya mendapat tanggapan Dari Kuasa Hukum Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan yakni Bambang.L.A.Hutapea, S.H, M.H

Menurut bambang dengan Adanya berita tersebut pihak nya merasa dirugikan lantaran narasi yang d tulis tidak sesuai dengan fakta, seharusnya harus berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP jo Pasal 164 HIR dan juga harus dalam bentuk narasi yang terstruktur dan tidak tendesius dalam menilai seseorang berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa menjadi kewajiban Pers untuk
memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Hal tersebut di sampaikan nya dalam konferensi Pers pada Kamis, 15 Januari 2024 di kantor hukum Bambang Listi Law firm jalan veteran 50 Kuningan.

Menurut Bambang Bahwa Berdasarkan Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1847 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Agkutan Jalan
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
7. Undang-Undang No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Alat
Penerang Jalan
11. Peraturan Dewan Pers Nomor:1/Peraturan-DP/II/2010 Tahun 2010
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian
Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Perhubungan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
13. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan
Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan
14. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas
Perhubungan Kabupaten Kuningan

Bambang mengatakan bahwa, H. Beni Prihayatno, S.Sos, M.Si baru menjabat kurang lebih 3 bulan / 100 hari kerja serta
menjalankan tugasnya berdasarkan pasal 4 Perbup Kab. Kuningan NO.61/2019 dan hal ini belum bisa menjadi Tolok ukur sebuah kinerja berhasil ataupun belum berhasil dan
MH. Khadafi Mufti selaku Kepala Bidang Prasarana dan Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan baru melaksanakan tugas berdasarkan pasal 15 Perbup Kab.Kuningan No.61 Tahun 2019 selama 31 hari.

Berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas pihaknya melaksanakan kegiatan pada akhir masa pejabat sebelumnya, dan pihaknya baru akan menata di awal bulan januari 2024.

“Perlu kami sampaikan pula bahwa terkait PJU itu dibagi menjadi 3 Klasifikasi yakni PJU yang berada dalam area Jalan Nasional / Propinsi, ) PJU yang berada dalan area Jalan Kabupaten / Kota , C) PJU yang berada dalam area Lingkungan, dengan jumlah PJU berdasarkan data Tahun 2023 ± berjumlah 17. 893. dengan banyaknya PJU yang menyala pada siang hari dan ataupun yang mati, kami pun masih dalam
proses pendataan setiap titik lokasi dari mulai ujung barat sampai timur kemudian utara sampai selatan, Perlu diketahui dan kami sampaikan Staff pelaksana pemeliharaan PJU yang kami miliki jumlahnya hanya SEBANYAK 16 orang, yang dibagi 10 orang pelaksana administrasi ( hanya 6 orang PNS dengan Kasi PJU) dan petugas pelaksana pemeliharaan PJU (Petugas lapangan) sebanyak 6 dengan 1 shift piket sebanyak 3 orang baru berganti lagi dengan shift ke 2 untuk besoknya sebanyak 3 orang, dan mereka semua masih berstatus TENAGA HARIAN LEPAS (THL) Dengan gaji perbulan hanya mencapai
1 juta, dan adapula yang hanya mencapai 250 ribu perbulannya. Begitu pula dengan staf pelaksana parkir, Kasi dan staf parkir berjumlah sebanyak 7 orang ( 2 orang PNS dan 5 Tenaga THL )” ungkapnya

Di tambahkan bambang bahwa Alokasi anggaran pada tahun 2023 yang diterima untuk pemeliharaan/ Penyediaan Penerangan Jalan Umum sebesar ± Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta), dan untuk untuk Kasi perparkiran ± Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) dalam 1 tahun anggaran. Hal ini sangat ironis
dengan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pemeliharaan PJU di kabupaten kuningan .diperlukan biaya sebesar minimal ± Rp.18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dan untuk pencapaian target Retribusi parkir diperlukan anggaran sebesar ± Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar
Rupiah).

Kemudian alokasi anggaran tahun 2024 fasilitasi Pemeliharaan / Penyediaan PJU sebesar ± Rp.735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan pengelolaan parkir sebesar Rp. ± 750.000.000,- (tujuh ratuslima puluh juta rupiah). (Ini pun dikhawatirkan akan kembali berkurang
manakala terjadi Refocusing anggaran karena untuk rasionalisasi dan restrukturisasi APBD kab kuningan tahun 2024 ) .

“Ada ± 17.893 (tujuh belas ribu delapan ratus Sembilan puluh tiga) titik PJU Yang tersebar
dikabupaten kuningan. Kita hitung misalkan dalam setiap bulan dialokasikan 30 Lampu baru, dalam 1 tahun ada 12 bulan, dengan harga 1 lampu PJU kita ambil harga maksimal 1,5 Juta / 1 buah ( sudah
dengan pajak) perhitungannya : 30 lampu PJU ( LED) x 12 Bulan = 360 Buah lampu (LED) x @ Rp. 1.500.000 / Buah = Rp. 540.000.000 ( hanya untuk 1 item jenis barang) belum penyediaan tiang, Konsole, Magnetic conductor, Kabel, instalasi jaringan dll apakah mencukupi? ” pungkasnya